Dasar Pemerintah Tukang Perintah!

Pengurus Negara kok disebut “Pemerintah”.

Konon, di sebuah wilayah di nusantara dulu kala, beberapa orang pribumi menjadi kaki tangan kolonial Belanda merangkap antek penguasa daerah. Ada juga yang menjadi kaki tangan raja. Kerjaannya woro-woro ke mana-mana, mengabarkan maklumat dan titah penguasa disertai paksaan untuk menaatinya.

“Ini perintah Bupati!” suatu ketika si pribumi memaksa rakyat yang ditemuinya untuk menyerahkan upeti. “Atas perintah Gubernur, kalian semua harus membangun jalan!” di waktu lain ia menyuruh masyarakat desa. 

Jikalau rakyat tidak menurutinya, akan dihukum berat. Terkadang mereka berlaku sewenang-wenang dengan menghajar hingga membunuh rakyat yang tidak taat perintah.

Orang-orang sejenis ini ternyata juga ada di berbagai wilayah lain. Bertahun-tahun memerintah rakyat, hingga melembaga. Lembaga yang memiliki banyak pegawai, yang tugasnya sebenarnya mengurusi tata kelola kehidupan rakyat.

Dalam tekanan dan ketertindasan, rakyat menyebut orang-orang dan lembaga ini dengan sebutan “Pemerintah”. Karena yang dirasakan rakyat secara langsung, kerjaan mereka memang tukang perintah-perintah dan maksa-maksa, ketimbang mengurusi dan mengayomi rakyat.

Hingga suatu ketika, di tahun 1945, beberapa orang atas dukungan rakyat membangun sebuah “rumah super jumbo” bernama Indonesia yang bebas merdeka dari kehidupan yang penuh penindasan di dalam “penjara” Hindia Belanda. Rumah ini dihuni ratusan juta orang dengan puluhan kamar. 

Sebenarnya sudah ada sebuah rumah yang sudah sepuh, berabad-abad di nusantara ini. Namanya Yogyakarta. Tapi ia rela mengalah hanya menjadi kamar di rumah baru Indonesia. Bahkan ia ngasih harta dengan cuma-cuma untuk ongkos tata kelola rumah baru yang masih ingusan ini. Atas kerelaan ini, ia diberi status “kamar istimewa”.

Rumah Indonesia harus ada orang yang mengelola. Mengurus tata kehidupan rakyat penghuninya. Sistem tata kelolanya impor dari Eropa. Sistem tata kelola rumah-rumah sepuh yang sudah ada tampaknya kurang bonafid. Cara Majapahit yang berabad-abad mengelola nusantara tidak dilirik mungkin karena jadul dan tidak keren. Kelihatannya lebih oke yang dari Eropa sana. Hukumnya pakai hukum kolonial. Cara milih pengurusnya pakai Demokrasi. Namanya saja sudah Indonesia, pakai bahasa Yunani. Maka sistem pengelolaan dan hukumnya nggak pakai yang lokal-lokal. 

Tapi okelah nggak apa-apa. Mungkin karena darurat, tidak ada pilihan lain saat itu. Apalagi sedang nge-tren yang impor-impor. Dipakai seadanya, untuk sementara. Tapi kok keterusan serba impor sampai 74 tahun? Karena kabarnya impor itu lebih gampang dan menguntungkan.

Oiya, juga ikut-ikut yang lagi tren saat itu, rumah super jumbo Indonesia ini bentuknya Negara. Tipenya Republik. 

Kemudian, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, disepakati orang-orang yang menjadi pengurus rumah Indonesia. Dipimpin duet Sukarno-Hatta. Biaya operasionalnya memakai uang pemberian Raja “Rumah Sepuh” Yogyakarta tadi. Dan untuk ongkos selanjutnya, rakyat iuran menyisihkan sebagian hasil jerih payah kerjanya untuk disetor ke pengurus rumah.

Ongkos itu termasuk untuk biaya hidup para pengurus dan pegawai-pegawainya biar kerjaan kepengurusannya terfokus. Mereka sudah nggak perlu pusing mikirin biaya rumah tangga. Karena mengurus rumah Indonesia dan rakyat majikan mereka sambil mikirin biaya hidup keluarga itu berat. Para pengurus rumah nggak akan kuat, biar rakyat saja!

Rakyat percaya, para pengurus itu orang-orang baik. Seorang petani di musim panen yang merugi, dapat uang sedikit, modal tidak balik. Suatu saat beli mie instan ke toko karena nggak sanggup beli beras. Mie instan harus ditebus dengan biaya tambahan 10 persen dari harga awal. Untuk pajak pertambahan nilai, katanya. Pak tani ikhlas-ikhlas saja karena itu iuran dia sebagai pemilik rumah Indonesia, untuk biaya hidup para pengurus dan pegawai-pegawainya. Karena pak tani percaya, mereka orang-orang baik!

Tapi ndilalah, pak tani kok menyebut para pengurus rumah dan pegawai-pegawai yang mereka biayai hidupnya dan bisa plesir ke luar negeri, yang dianggap orang baik itu, dengan sebutan (((((PEMERINTAH)))))? 

Pada akhirnya pak tani sebagai pemilik rumah pun diperintah-perintah untuk iuran! Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak ini-itu katanya. Pokoknya rakyat harus iuran! Biar bisa beli sepeda lipat yang lagi nge-tren dan foto-fotonya buat ngisi Instastory.

Tapi terkadang rakyat pun protes, kok malah jadi terbalik begini. Rumah yang mereka bangun dulu semakin aneh. Rumah di mana majikannya diperintah-perintah oleh orang-orang yang dipekerjakannya.

“Ini perintah Undang-undang!” kata si pegawai Pemerintah, orang baik, kepada rakyat pemilik rumah.

“Situ seenaknya aja. Nggak bisa mengelola biaya operasional rumah, terus utang ke luar negeri untuk nggaji situ sendiri. Terus kami dipaksa iuran terus untuk bayarin situ dan melunasi utang-utang situ!” protes rakyat, majikan rumah.

“Tapi kami kan juga ikut iuran tiap tahun,” sanggah pegawai Pemerintah.

“Lha tapi pas dulu pertama kali bikin rumah, belum ada pengurusnya. Situ tinggal daftar jadi pegawai ikut para pengurus tanpa modal. Kami iuran buat nggaji situ!” jawab majikan kesal.

***

Dalam sebuah wawancara di televisi swasta, Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika masih bersama SBY, menjelaskan peran pemerintah. Ketika itu seingat saya konteksnya mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari paparan beliau, yang agak mengusik logika saya adalah penjelasan mengenai kata Pemerintah. “Pemerintah itu dari kata perintah. Maka pemerintah itu memberikan perintah-perintah untuk menyejahterakan rakyat”, begitu seingat saya kata Pak JK.

Oke, memang salah satu tugas pemerintah, dalam hal ini pucuk pimpinan sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi pengurus negara, adalah berupaya menyejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan para pegawai di bawahnya dengan rangkaian perintah dari atasan.

Maka, kata pemerintah lebih tepat untuk menggambarkan relasi antara pimpinan dengan bawahan dalam pelaksanaan kepengurusan negara. Bukan antara pengurus negara dengan rakyat.

Kalau kita coba mencari padanan kata yang sejenis dengan kata pemerintah dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, akan disebutkan kata government yang berakar dari to govern, yang artinya mengelola atau mengurus atau mengatur. Government bersinonim dengan management dan administration. Semuanya, intinya bermakna pengelolaan atau pengurusan. Ini lebih masuk akal sesuai dengan fungsi mengurus negara.

Misal kita mengamini penjelasan Pak JK tadi dan coba nge-cek KBBI daring. Kata pemerintah berasal dari kata benda perintah yang mendapat imbuhan pe-an. Dan bermakna “menyatakan proses”. Contoh lain kata pasar menjadi pemasaran, yaitu proses memasarkan. Atau data menjadi pendataan, yaitu kegiatan mendata. Dalam kasus penjelasan Pak JK ini, kalau kata pemerintah disamakan maknanya dengan pengurus atau pengelola, rasanya kok tidak nyambung kata perintah kalau bersinonim dengan kata urus atau kelola.

Kembali ke relasi antara rakyat dengan pengurus negara. Kalau kata pemerintah digunakan untuk menggambarkan hubungan keduanya, semestinya yang lebih tepat itu rakyat yang disebut pemerintah karena ia majikan yang membiayai para pengurus negara dan seluruh pegawainya, maka pantas untuk memerintah buruhnya. 

Seperti yang sering Cak Nun sampaikan, dalam konteks relasi ini, Presiden itu bukan RI-1 yang di pucuk pimpinan atas sana yang membawahi rakyat, tapi ia buruh nomer urutan satu dibayar rakyat. Kalau dikaitkan juga dengan konteks penjelasan Pak JK tentang BLT itu, kan lucu. Pengurus negara dapat uang dari rakyat, terus dikembalikan kembali ke rakyat dibilang bantuan. Bantuan ndase!

***

Urusan sebuah kata yang tampaknya sepele, bisa mengandung sebuah problem yang merusak akal, sekurang-kurangnya ya akal saya. Kita coba belajar kepada Cak Nun yang dalam pengalaman saya sangat jeli atas kata dan maknanya. Dalam perbincangan masyarakat Maiyah, persoalan denotasi dan konotasi sebuah kata adalah hal yang sangat serius. Karena bila terdapat ketidakjujuran makna dalam penggunaan sebuah kata, ia bisa menimbulkan carut-marut dalam kehidupan manusia.

Kata pemerintah, saya rasa awalnya merupakan denotasi, sekadar orang yang memberi perintah. Bisa seperti seorang ayah yang memerintah anaknya untuk melepas jilbab di keramaian pasar. Wajar saja. Tidak ada kesewenang-wenangan di sana. Karena anaknya laki-laki. Hehe. Namun karena ada praktik kekerasan bahkan kekejaman penguasa menggunakan perintah-perintah, ia menjadi bermakna konotatif.

Tapi semakin ke sini, setidaknya sepanjang 74 tahun berdirinya Rumah Indonesia, kata pemerintah hidup menjadi denotasi yang wajar dalam relasi rakyat dan pengurus RI. Bahkan ia terlepas dari makna asli akar kata pembentuknya. Mau dikategorikan idiom atau ungkapan, tapi ia bukan kelompok kata. 

Ungkapan itu biasanya mengiaskan sesuatu hal. Misal istilah banting tulang, naik pitam, buah bibir, dlsb. Masa iya, pengurus negara yang kehadiran dan fungsinya harus nyata dan apa adanya dalam kehidupan harus sembunyi di balik kiasan kata pemerintah? Tapi, bukankah seringkali pengurus negara hadir memang hanya perintah-perintah rakyat saja. Pusing kan?

Maka dari itu, hambok jangan pakai kata pemerintah. Pakai kata pengurus saja lebih pas. Kalau nggak mau, bikin istilah baru yang lebih nyambung dan masuk akal gitu, yang sesuai dengan peran dan fungsinya di kehidupan sehari-hari. Karena kalau coba kita rasakan, ada ketidaksambungan batin antara rakyat dengan pengurus negara gara-gara pakai kata pemerintah. Ini bagi yang seperasaan dengan saya.

Ini kita coba menelusuri baru kata pemerintah. Belum kata-kata dalam aspek kehidupan lain yang saya rasa banyak ditemukan ketidakjujuran penggunaan makna dan kehadirannya. Misalnya kata khilafah. Tapi ini kita bahas di lain kesempatan saja, lagian organisasi pendukung khilafah sudah dibubarkan pemerintah.

Terakhir, dipaksa bagaimanapun, setidaknya bagi saya, penggunaan kata pemerintah untuk menyebut pengurus negara atau daerah itu sulit untuk ketemu logikanya. Bukankah katanya, berbahasa itu yang lebih penting bukan dengan baik dan benar, tapi dengan logis dan gembira.

Selamat akhir bulan bahasa!

Chicago, 31 Oktober 2019
Jamal Jufree Ahmad

Author: KathokCekak

Ah, Masa Iya?

One thought on “Dasar Pemerintah Tukang Perintah!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s